Penerapan Good Governace dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat melalui Budaya Hukum Pelayanan Publik


25 November 2019 || Sylvia Emrin, A.Md, S.Kom || Penyuluh Hukum Pertama
  Kembali Ke Halaman Awal

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah melakukan berbagai program bantuan yang berupa pengembangan modal fisik (infrastruktur), bantuan kredit, dan pembangunan modal manusia (human capital).

Memang sangat erat kaitannya antara tingkat kesejahteraan dengan indeks persepsi pelayanan publik. Hasil survei tingkat kesejahteraan menurut UNDP merupakan realitas cita-cita dan survey ease of doing bussines oleh World Bank tersebut merupakan ikhtiar yang sedang kita upayakan. Hasil dan upaya tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan rakyat Indonesia saat ini yang masih terpuruk, hal ini juga menunjukkan upaya kita untuk meraih cita-cita konstitusi juga belum optimal. Oleh karena itu upaya prioritas yang harus dilakukan oleh Pemerintah adalah memperbaiki pelayanan publik dan meningkatkan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.

Dalam suatu lembaga pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting. Pelayanan dapat diartikan sebagai pemberian (melayani) keperluan perorangan atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan. Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, yaitu :

(1) perihal atau cara melayani;

(2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang; kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. 

 menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 

Perbedaan paling pokok antara konsep “government” dan “governance” terletak pada bagaimana cara penyelenggaraan otoritas politik, ekonomi dan administrasi dalam pengelolaan urusan suatu negara. Konsep “pemerintahan” berkonotasi peranan pemerintah yang lebih dominan dalam penyelenggaraan berbagai otoritas kenegaraan tadi. Sedangkan dalam governance mengandung makna bagaimana cara suatu negara mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumber daya manusia (human resources) dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, partisipasi dan kemitraan.

Dalam kegiatan pelayanan publik, semangat memberikan yang terbaik bagi orang lain yang dilayani haruslah dipahami sebagai suatu sikap yang muncul dari sebuah kesadaran akan nilai-nilai tersebut. Sehingga melayani kemudian tidaklah dipahami semata sebuah kegiatan untuk memenuhi tanggungjawab formal seorang petugas terhadap mereka yang dilayani. Cara pandang seperti ini haruslah bermula dari kesadaran yang mendalam dari diri seseorang yang bermula dari perubahan mindset pada setiap petugas pelayanan.[1]

Kenyataannya, penyelenggaraan pelayanan publik pada organisasi pemerintahan tidak dilaksanakan secara ideal sebagaimana ditetapkan dalam konstitusi. Hal ini sangat berbeda jauh dengan pelayanan yang diselenggarakan oleh badan swasta. Pada badan swasta pelaksanaan kegiatan pelayanan cenderung lebih diberikan perhatian dibandingkan pada organisasi pemerintahan. Budaya pelayanan yang ditampilkan pada organisasi pemerintahan membutuhkan penanganan yang lebih serius dari pihak pengambil kebijakan (stakeholders).


[1] Saleh, Akh. Muwafik, 2010, Public Service Communication; Praktek Komunikasi Dalam Pelayanan Publik; disertai Kisah-Kisah Pelayanan, Malang; UMM Press;