SEJARAH KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SUMATERA BARAT



Departemen Kehakiman R.I. terbentuk bersamaan dengan berdirinya Republik Indonesia. Tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman di daerah Propinsi dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Sampai dengan tahun 1985 tugas pokok dan fungsi Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Barat masih dirangkap atau menginduk ke Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Tengah di Semarang.

Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Barat baru dibentuk dan mulai operasional pada tahun 1985 berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.06-PR.07.02 Tahun 1984 tanggal 26 Nopember 1984 tentang Pembentukan Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Barat. Dalam perkembangannya Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Propinsi Sumatera Barat berubah nama sesuai dengan perubahan nama Departemen induknya, yaitu pada masa reformasi pemerintahan Presiden K.H. Abdulrachman Wahid tahun 1999 Departemen Kehakiman R.I. berubah menjadi Departemen Hukum dan perundang-undangan dengan Menteri Prof. DR. Yusril Ihza Mahendra, S.H. Konsekuensinya kantor wilayah di daerah-daerah berubah nomenklatur dan wilayah Propinsi Sumatera Barat menjadi Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Propinsi Sumatera Barat , hal ini sesuai dengan Surat Edaran Menteri Hukum dan Perundang-undangan Nomor : M-12.PR.07.10 Tahun 1999.

Pada Tahun 2000 pada pemerintahan Presiden Megawati Sukarnoputri, terjadi perubahan kembali Departemen Hukum dan Perundang-undangan menjadi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. R.I. Akibatnya Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Perundang-undangan Propinsi Sumatera Barat akarta berubah nama menjadi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat , sesuai dengan Surat Edaran Menteri Kehakiman dan HAM. R.I. Nomor : M.07.PR.07.02 Tahun 2000 tanggal 26 Oktober 2000. Pada Tahun 2004 pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terjadi perubahan nama kembali menjadi Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. R.I. seiring lembaga peradilan tidak lagi melekat pada jajaran Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. R.I. tetapi melekat pada jajaran Mahkamah Agung R.I. Pada masa tersebut jabatan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dijabat 2 orang, yakni DR. Hamid Awaluddin dan selanjutnya digantikan oleh Andi Matalatta, S.H.

Pada tahun 2010 terjadi pergantian nomenklatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara dan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara serta ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Nomor SEK.0T.01.01-23 Tahun 2009 yang mengganti nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga di tingkat kanwil juga mengikuti perubahan tersebut menjadi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Sumatera Barat.